Mengenal Lebih Dekat Kepala Pemerintahan Negara Myanmar
Hello Sobat Teknohits, kali ini kita akan membahas tentang kepala pemerintahan negara Myanmar. Seperti yang kita ketahui, negara Myanmar memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Sistem pemerintahan di Myanmar adalah sistem pemerintahan militer atau yang dikenal dengan junta militer.
Junta militer di Myanmar telah berkuasa sejak tahun 1962 dan memerintah negara ini secara otoriter. Namun, pada tahun 2011, pemerintah Myanmar melakukan reformasi politik dan mengadakan pemilihan umum. Saat ini, kepala pemerintahan negara Myanmar adalah Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi lahir pada tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, Myanmar. Ia adalah seorang politikus dan aktivis demokrasi yang terkenal di dunia. Ayahnya, Aung San, adalah seorang pahlawan kemerdekaan Myanmar yang terbunuh pada tahun 1947.
Aung San Suu Kyi menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di luar Myanmar karena ayahnya bekerja sebagai diplomat. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Oxford University dan bekerja sebagai dosen di sana.
Pada tahun 1988, Aung San Suu Kyi kembali ke Myanmar dan terlibat dalam gerakan pro-demokrasi. Ia kemudian ditahan oleh junta militer dan dijadikan tahanan rumah selama 15 tahun. Namun, ia tetap memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar.
Penghargaan dan Prestasi
Aung San Suu Kyi telah menerima banyak penghargaan dan prestasi atas perjuangannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar. Salah satu penghargaan yang paling terkenal adalah Penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1991.
Setelah pemilihan umum pada tahun 2015, Aung San Suu Kyi diangkat sebagai kepala pemerintahan negara Myanmar. Namun, sejak tahun 2017, ia telah dikritik karena tidak mampu menangani krisis Rohingya di Rakhine State.
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kita telah membahas tentang kepala pemerintahan negara Myanmar yang saat ini dijabat oleh Aung San Suu Kyi. Meskipun memiliki banyak penghargaan dan prestasi, Aung San Suu Kyi juga menghadapi kritik atas penanganan krisis Rohingya di Rakhine State. Namun, kita tetap harus menghargai perjuangannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar.
Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya!
